Presiden Prabowo Sahkan Perpres 111/2025, Atur Ancaman Nonmiliter terhadap Ketahanan Negara

- Penulis

Sabtu, 4 Juli 2026 - 07:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Pakarviral.com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penetapan berbagai ancaman nonmiliter terhadap ketahanan negara untuk periode 2025–2029.

 

Regulasi ini menjadi landasan strategis dalam menghadapi dinamika ancaman modern yang tidak lagi terbatas pada aspek militer, melainkan juga mencakup sektor ideologi, teknologi, hingga sosial dan budaya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dalam ketentuan yang tertuang pada lampiran Perpres tersebut, pemerintah mengidentifikasi sejumlah bentuk ancaman nonmiliter. Di antaranya meliputi penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, penyalahgunaan teknologi digital, serta berbagai fenomena sosial yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

 

Salah satu poin yang menjadi perhatian publik adalah dimasukkannya fenomena LGBTQ sebagai bagian dari ancaman nonmiliter di bidang sosial dan budaya. Klasifikasi ini ditempatkan sejajar dengan isu strategis lainnya, seperti terorisme, radikalisme, separatisme, krisis ekonomi, penyalahgunaan narkotika, judi online, praktik pinjaman online ilegal, serta ancaman siber.

Baca Juga:  BBM Subsidi Dikeruk, H. Asril Doyok Lempar Badan: Siapa "Beking" dan Pemilik Asli PT BMBM di SPBU KM 5 Perawang?

 

Pemerintah menegaskan bahwa Perpres ini disusun sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan responsif terhadap berbagai potensi ancaman yang berkembang di tengah masyarakat.

 

Seiring dengan penerbitannya, kebijakan ini memunculkan beragam respons dari publik. Sejumlah organisasi kemasyarakatan menyatakan dukungan dan menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

 

Namun demikian, terdapat pula pandangan kritis dari berbagai pihak yang mendorong agar implementasi kebijakan dilakukan secara bijak, proporsional, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta keberagaman sosial di Indonesia.

 

Dengan adanya Perpres ini, pemerintah diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan ketahanan negara tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pakarviral.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bapenda Kota Medan Dan Manager DIY William Iskandar Rampas Hak Pejalan Kaki, Buat Kegiatan Parkir Diatas Parit dan Trotoar.
BBM Subsidi Dikeruk, H. Asril Doyok Lempar Badan: Siapa “Beking” dan Pemilik Asli PT BMBM di SPBU KM 5 Perawang?
KLAIM ULAYAT TAPI PAKAI SKRPT PRIBADI: RONALDI TAK BISA BUKTIKAN LEGALITAS TANAH HPL, MALAH SESUMBAR DAN BLOKIR MEDIA! KAPOLRES SIAK, TANGKAP TERLAPOR!!
LAPOR POLRES SIAK!! BONGKAR SINDIKAT JUAL BELI TANAH HPL: KORBAN MERUGI HINGGA Rp85 JUTA, RONALDI HARUS SEGERA DITANGKAP!
Dicopot dari Kareg BGN Sumut, Proses Pemeriksaan Tengku Agung Diminta Tetap Berjalan
Video Lawas Hengki Haryadi Kembali Viral, Bung Regar: Sosoknya Layak Dipertimbangkan Untuk Pimpin POLRI
Maruli Siahaan Dorong Pidana Alternatif untuk Atasi Overcrowding Lapas
Seorang PNS Di Medan, Curhat Sudah 7 Bulan Kasus Ibu Tiri Yang Aniaya Anaknya Diduga Mangkrak di Meja Penyidik
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Bapenda Kota Medan Dan Manager DIY William Iskandar Rampas Hak Pejalan Kaki, Buat Kegiatan Parkir Diatas Parit dan Trotoar.

Selasa, 29 September 2026 - 02:36 WIB

BBM Subsidi Dikeruk, H. Asril Doyok Lempar Badan: Siapa “Beking” dan Pemilik Asli PT BMBM di SPBU KM 5 Perawang?

Sabtu, 12 September 2026 - 08:33 WIB

KLAIM ULAYAT TAPI PAKAI SKRPT PRIBADI: RONALDI TAK BISA BUKTIKAN LEGALITAS TANAH HPL, MALAH SESUMBAR DAN BLOKIR MEDIA! KAPOLRES SIAK, TANGKAP TERLAPOR!!

Jumat, 11 September 2026 - 10:29 WIB

LAPOR POLRES SIAK!! BONGKAR SINDIKAT JUAL BELI TANAH HPL: KORBAN MERUGI HINGGA Rp85 JUTA, RONALDI HARUS SEGERA DITANGKAP!

Jumat, 4 September 2026 - 15:51 WIB

Dicopot dari Kareg BGN Sumut, Proses Pemeriksaan Tengku Agung Diminta Tetap Berjalan

Berita Terbaru