Pakarviral.com, Medan, 14 Mei 2026 — Wajah Kota Medan kembali dipertanyakan. Di tengah janji penataan kota dan ketertiban yang terus digaungkan pemerintah, kawasan PKL Simpang Limun justru semakin semrawut dan diduga dikuasai praktik premanisme yang telah mengakar puluhan tahun.
Nama Wali Kota Rico Waas kini menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, belum terlihat langkah nyata untuk menertibkan kawasan yang diduga sarat pungutan liar, intimidasi, hingga penguasaan fasilitas umum tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang sengaja “dipelihara” dan tak tersentuh hukum.
Akses jalan yang seharusnya digunakan masyarakat kini nyaris lumpuh akibat lapak PKL yang terus meluas. Ironisnya, pihak kelurahan maupun instansi terkait terkesan memilih diam. Tidak ada penindakan serius, tidak ada ketegasan, seolah praktik yang berlangsung bertahun-tahun itu adalah sesuatu yang dianggap biasa.
Seorang warga Jalan Tanjung Bunga berinisial WS (46), yang juga mencari nafkah di kawasan tersebut, mengungkapkan keresahannya kepada awak media.
“Udah lama kali ini pak. Dari zaman Pak Harto sampai sekarang gak pernah selesai. Malah makin ramai dan makin luas. Kayak gak ada yang berani nyentuh,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih mengejutkan lagi, para pedagang mengaku setiap hari harus menghadapi dugaan kutipan liar oleh oknum-oknum preman dengan berbagai alasan. Mulai dari uang keamanan, uang meja, hingga kutipan sampah yang nilainya terus memberatkan pedagang kecil.
“Yang datang ngutip beda-beda orang pak. Kadang sehari bisa sampai tiga kali.
Alasannya macam-macam, uang keamanan lah, uang meja lah. Kami ini pedagang kecil, makin susah jadinya,” keluh WS dengan nada kecewa.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: mengapa praktik seperti ini seolah tak tersentuh? Siapa sebenarnya yang bermain di belakang kawasan PKL Simpang Limun? Dan mengapa pemerintah kota terkesan tidak memiliki keberanian untuk membersihkannya?
Saat dikonfirmasi awak media terkait persoalan tersebut, Wali Kota Rico Waas memilih bungkam hingga berita ini diterbitkan. Sikap diam itu justru semakin memancing spekulasi liar di tengah masyarakat.
Tidak sedikit warga menduga adanya aliran setoran tertentu yang membuat praktik di kawasan itu tetap aman dan terus berlangsung tanpa hambatan.
Jika benar ada pembiaran terhadap dugaan premanisme dan pungutan liar di atas fasilitas umum milik rakyat, maka ini bukan lagi sekadar persoalan PKL. Ini menyangkut wibawa pemerintah, keberanian penegak aturan, dan nasib masyarakat kecil yang setiap hari diperas dalam diam.
PENULIS:JONI
