Pakarviral.com, Senin 20 April 2026, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) menenderkan sembilan paket pengawasan proyek jalan pada tahun anggaran 2026 dengan total pagu mencapai Rp12.075.000.000 atau sekitar Rp12,07 miliar.
Data yang dihimpun dari laman LPSE Sumut, Senin (20/4) menunjukkan, seluruh paket tersebut merupakan jasa konsultansi konstruksi yang saat ini masih dalam tahap evaluasi dokumen kualifikasi dengan metode seleksi-prakualifikasi dua file-jualitas dan biaya.
“Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction dan seluruh kegiatan bersumber dari APBD 2026,” bunyi dokumen tender tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rinciannya, Paket 22 (pasca bencana) memiliki nilai pagu Rp1,225 miliar, Paket 19 Rp750 juta, Paket 13 Rp1,175 miliar, dan Paket 25 mencapai Rp1,825 miliar. Selanjutnya Paket 7 sebesar Rp1,55 miliar, Paket 9 Rp1,35 miliar, Paket 17 Rp1,35 miliar, Paket 20 Rp1,85 miliar, serta Paket 10 senilai Rp1 miliar.
Dalam uraian pekerjaan disebutkan paket-paket tersebut merupakan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk daerah pascabencana dan kawasan terpencil seperti Kepulauan Nias.
Persyaratan yang ditetapkan juga cukup ketat. Dalam dokumen disebutkan peserta harus memiliki perizinan usaha bidang jasa konstruksi yang sah dan masih berlaku serta memiliki SBU dengan kualifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi.
Selain itu, peserta wajib menyatakan komitmen integritas. Dalam dokumen ditegaskan, data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan tidak benar maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif dan/atau pelaporan secara pidana.
Dari sisi persaingan, tiap paket diikuti puluhan peserta. Data LPSE mencatat jumlah peserta berkisar antara 25 hingga 34 perusahaan untuk masing-masing paket, menandakan kompetisi yang cukup ketat.
Dokumen juga menekankan pentingnya pengalaman teknis. Salah satu syarat menyebutkan peserta harus memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
Dengan total anggaran lebih dari Rp12 miliar, proyek pengawasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pembangunan dan rehabilitasi jalan provinsi di Sumatera Utara berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan yang berlaku.
RED
Sumber Berita:Waspada.co.id
