Pakarviral.com, Medan, 13 Mei 2026 — Program “Medan Bersih-Bersih” yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Medan kembali menuai sorotan tajam. Di balik slogan penataan kota yang digaungkan Wali Kota Medan, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Pedagang kaki lima (PKL) semakin menjamur, fasilitas umum dikuasai, jalan lumpuh, hingga muncul dugaan praktik kutipan liar oleh oknum preman dan LPM setempat.
Pantauan tim investigasi di Kecamatan Medan Kota, tepatnya di Kelurahan Sidorejo II, memperlihatkan kondisi memprihatinkan. Jalan Kemiri, Jalan Tanjung Bunga, hingga Jalan Seksama nyaris lumpuh total akibat dipenuhi lapak-lapak liar yang berdiri di badan jalan.
Akses masyarakat terganggu, kemacetan terjadi setiap hari, bahkan jalur menuju sekolah dan fasilitas kesehatan ikut terdampak.
Ironisnya, kondisi tersebut seolah dibiarkan tanpa tindakan tegas dari pemerintah setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Medan Amplas, tepatnya di Kelurahan Amplas, Jalan Selambo No.20. Aktivitas PKL disebut semakin tidak terkendali hingga menutup akses umum dan fasilitas publik.
Warga menilai pemerintah kecamatan maupun kelurahan seperti kehilangan wibawa dalam melakukan penertiban.
Keluhan masyarakat pun semakin memuncak. Seorang warga berinisial AB (36), warga Tanjung Bunga, mengaku aktivitas sehari-harinya terganggu akibat kondisi tersebut.
“Kalau ngantar anak sekolah kadang harus berhenti jauh karena jalan macet total. Mau ke puskesmas juga susah, harus jalan kaki lagi. Jalan makin sempit, kendaraan susah lewat. Kami masyarakat jadi korban,” ujarnya kecewa.
Saat dikonfirmasi, Lurah Sidorejo II, Hasudungan Irwanto Malau, mengaku sudah beberapa kali memberikan teguran kepada para pedagang. Namun pengakuan tersebut justru dinilai memperlihatkan lemahnya ketegasan pemerintah.
“Saya juga manusia biasa pak. Mereka jualan cari makan. Sudah ditegur, besok datang lagi,” ucapnya.
Pernyataan itu sontak memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: jika pemerintah kelurahan sudah menyerah, lalu siapa yang sebenarnya berkuasa di lapangan?
Lebih mengejutkan lagi, tim investigasi memperoleh informasi adanya dugaan kutipan liar terhadap para PKL dan pengusaha sekitar yang diduga dilakukan oleh oknum preman hingga melibatkan oknum LPM kelurahan. Kutipan tersebut disebut berjalan bebas dengan alasan “keamanan” dan “kepentingan lingkungan”.
Namun hingga kini, tidak ada kejelasan ke mana uang kutipan itu mengalir dan digunakan untuk apa. Saat awak media mencoba meminta penjelasan kepada pihak terkait, sejumlah oknum di kelurahan memilih bungkam.
Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada pembiaran sistematis terhadap aktivitas PKL liar dan dugaan praktik pungutan di lapangan.
Program “Medan Bersih-Bersih” yang seharusnya menjadi simbol ketertiban kota kini justru dinilai hanya menjadi slogan tanpa realisasi nyata. Masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan Wali Kota Medan dalam menata kota, bahkan muncul anggapan pemerintah takut bertindak terhadap oknum-oknum yang diduga mengendalikan kawasan tersebut.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya wajah Kota Medan yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin runtuh.
PENULIS:TIM
